Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai pernyataan sang capres soal pejabat yang mengarahkan aparat mendukung salah satu paslon sudah menjadi rahasia umum. BPN menyinggung penyalahgunaan kekuasaan dari menteri hingga kepala desa."Yang disampaikan Mas Bowo itu sud...
Jakarta - Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menilai pernyataan sang capres soal pejabat yang mengarahkan aparat mendukung salah satu paslon sudah menjadi rahasia umum. BPN menyinggung penyalahgunaan kekuasaan dari menteri hingga kepala desa.
"Yang disampaikan Mas Bowo itu sudah menjadi rahasia umum. Lihat saja betapa banyak oknum menteri, aparat hukum, birokrasi, kepala daerah, hingga kepala desa yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mendukung kontestan tertentu. Video mereka sudah viral," kata anggota Dewan Pakar BPN Dradjad Wibowo kepada wartawan, Minggu (31/3/2019).
Dradjad mengatakan dirinya sudah ikut pemilu sejak tahun 1980-an. Menurutnya, dulu ABRI dan birokrasi pemerintahan dikerahkan untuk memenangkan Golkar dengan pengerahan yang masif, namun masih tetap bertata krama.
"Sekarang penyalahgunaan kekuasaan itu juga masif. Tapi caranya sangat vulgar. Tidak ada lagi tata kramanya," ujar Dradjad.
"Sebagai contoh, lihat saja bagaimana bingkisan barang dan uang dibagikan terang-terangan di siang bolong. Seolah-olah mereka mengatakan 'emang siapa yang berani tangkap kita?' Masih banyak lagi contoh lainnya," imbuhnya.
Lantas, siapakah sosok pejabat yang dimaksud Prabowo? Dradjad menyerahkannya kepada masyarakat yang menurutnya sudah tahu siapa sosok pejabat yang dimaksud.
"Prabowo tidak hanya merujuk ke satu dua pejabat. Saya rasa, tanpa ditunjuk hidungnya pun masyarakat sudah tahu siapa saja mereka," ungkap Dradjad.
Politikus PAN ini lalu menceritakan saat dirinya bersama mahasiswa Indonesia di luar negeri berdemo untuk mendukung gerakan reformasi tanah air. Ia mengharapkan demokrasi serta pemerintahan yang bersih dan adil seperti di negara maju.
"Saya selalu ingat bagaimana PM Australia Bob Hawke ditilang polisi karena tidak memakai sabuk pengaman. Bagaimana seorang Wakil Premier di Queensland (orang nomor dua di negara bagian) kehilangan jabatan karena kasus uang perjalanan dinas sekitar Rp 1,5 juta. Ya, hanya sekecil itu," tuturnya.
Menurut Dradjad, demokrasi seperti yang dicontohkannya itulah yang ia impikan. Kini, dikatakan Dradjad, banyak tatanan yang rusak menjelang pemilu.
"Itulah jenis demokrasi, penegakan hukum dan kebersihan pemerintahan yang saya impikan. Sekarang banyak yang rusak menjelang Pemilu 2019 ini," ujarnya.
Sementara itu, Juru Debat BPN Suhud Alynuddin meminta agar KPU, Bawaslu, maupun instansi terkait melakukan pengawasan ketat untuk mengantisipasi potensi kecurangan pemilu.
"Kami tidak ingin terjebak mempersoalkan orang per orang. Bagi kami, yang terpenting pihak-pihak terkait, baik itu KPU, Bawaslu maupun LSM melakukan pengawasan yang ketat terkait potensi kecurangan dalam pemilu ini," tuturnya.
Sebelumnya, Prabowo berbicara mengenai ada pejabat yang memerintahkan aparat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu dalam pemilu.
"Maaf, Pak, saya harus menyampaikan bahwa Bapak komit terhadap demokrasi, saya tahu. Tetapi maaf, Pak, bocor di mana-mana surat-surat dari pejabat Bapak yang memerintahkan penggunaan aparat untuk membantu salah satu kontestan dalam pemilu," ujar Prabowo.
Prabowo tidak menjelaskan detail siapa pejabat yang dimaksud. Begitu pula aparat yang dibicarakannya itu.
(azr/dkp)
"Yang disampaikan Mas Bowo itu sudah menjadi rahasia umum. Lihat saja betapa banyak oknum menteri, aparat hukum, birokrasi, kepala daerah, hingga kepala desa yang menyalahgunakan kekuasaan untuk mendukung kontestan tertentu. Video mereka sudah viral," kata anggota Dewan Pakar BPN Dradjad Wibowo kepada wartawan, Minggu (31/3/2019).
Dradjad mengatakan dirinya sudah ikut pemilu sejak tahun 1980-an. Menurutnya, dulu ABRI dan birokrasi pemerintahan dikerahkan untuk memenangkan Golkar dengan pengerahan yang masif, namun masih tetap bertata krama.
"Sekarang penyalahgunaan kekuasaan itu juga masif. Tapi caranya sangat vulgar. Tidak ada lagi tata kramanya," ujar Dradjad.
"Sebagai contoh, lihat saja bagaimana bingkisan barang dan uang dibagikan terang-terangan di siang bolong. Seolah-olah mereka mengatakan 'emang siapa yang berani tangkap kita?' Masih banyak lagi contoh lainnya," imbuhnya.
Lantas, siapakah sosok pejabat yang dimaksud Prabowo? Dradjad menyerahkannya kepada masyarakat yang menurutnya sudah tahu siapa sosok pejabat yang dimaksud.
"Prabowo tidak hanya merujuk ke satu dua pejabat. Saya rasa, tanpa ditunjuk hidungnya pun masyarakat sudah tahu siapa saja mereka," ungkap Dradjad.
Politikus PAN ini lalu menceritakan saat dirinya bersama mahasiswa Indonesia di luar negeri berdemo untuk mendukung gerakan reformasi tanah air. Ia mengharapkan demokrasi serta pemerintahan yang bersih dan adil seperti di negara maju.
"Saya selalu ingat bagaimana PM Australia Bob Hawke ditilang polisi karena tidak memakai sabuk pengaman. Bagaimana seorang Wakil Premier di Queensland (orang nomor dua di negara bagian) kehilangan jabatan karena kasus uang perjalanan dinas sekitar Rp 1,5 juta. Ya, hanya sekecil itu," tuturnya.
Menurut Dradjad, demokrasi seperti yang dicontohkannya itulah yang ia impikan. Kini, dikatakan Dradjad, banyak tatanan yang rusak menjelang pemilu.
"Itulah jenis demokrasi, penegakan hukum dan kebersihan pemerintahan yang saya impikan. Sekarang banyak yang rusak menjelang Pemilu 2019 ini," ujarnya.
Sementara itu, Juru Debat BPN Suhud Alynuddin meminta agar KPU, Bawaslu, maupun instansi terkait melakukan pengawasan ketat untuk mengantisipasi potensi kecurangan pemilu.
"Kami tidak ingin terjebak mempersoalkan orang per orang. Bagi kami, yang terpenting pihak-pihak terkait, baik itu KPU, Bawaslu maupun LSM melakukan pengawasan yang ketat terkait potensi kecurangan dalam pemilu ini," tuturnya.
Sebelumnya, Prabowo berbicara mengenai ada pejabat yang memerintahkan aparat untuk mendukung salah satu pasangan calon tertentu dalam pemilu.
"Maaf, Pak, saya harus menyampaikan bahwa Bapak komit terhadap demokrasi, saya tahu. Tetapi maaf, Pak, bocor di mana-mana surat-surat dari pejabat Bapak yang memerintahkan penggunaan aparat untuk membantu salah satu kontestan dalam pemilu," ujar Prabowo.
Prabowo tidak menjelaskan detail siapa pejabat yang dimaksud. Begitu pula aparat yang dibicarakannya itu.
(azr/dkp)
Komentar
Posting Komentar