Heldania Ultri Lubis - detikNews
Din Minta Pemerintah Utamakan Dialog soal PNS yang Jadi Anggota
HTI Foto: Din Syamsudin. (Muhammad Aminudin-detikcom)
Jakarta - Ketua Dewan Pertimbangan MUI Din Syamsuddin
mengatakan pemerintah tak perlu bersikap represtif dalam
menindak Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjadi kader Hizbut
Tahrir Indonesia (HTI). Ia menyarankan agar pemerintah lebih
bijaksana, salah satunya dengan mengadakan dialog.
"Saya kira itu (tekanan kepada PNS) pemikiran dan tindakan yang
tidak bijak. Saya usul agar pemerintah termasuk
pembantu-pembantu Presiden untuk berdialog. Dialog yang
persuasif, yakinkan kita ini negara Pancasila," ujar Din usai
menghadiri acara seminar di Gedung Bank Bukopin, Jalan MT
Haryono, Selasa (24/7/2017).
Din mengaku tidak mendukung segala tindakan represif dan
menurutnya melampaui batas. I mengingatkan bahwa yang dihadapi
pemerintah bukan hanya soal organisasi masyarakat (Ormas) saja,
namun juga pemikiran atau ideologi yang tertanam di dalam ormas
tersebut.
"Jangan lupa ini berhubungan dengan pikiran. Ini berhubungan
dengan ideologi, ideologi pikiran tidak bisa dibunuh. Kalau
dibunuh secara formal bisa, (tapi) mereka akan mencari cara
hidup kembali. Untuk itu penting untuk dialog secara baik,"
ucapnya.
Ia juga mengkritik kondisi bangsa saat ini yang menurutnya
telah meninggalkan Pancasila secara perlahan. Tindakan
meninggalkan Pancasila itu, kata Din, tidak hanya dilakukan
oleh beberapa kelompok saja.
"Bahkan pemerintah maupun rakyat itu meninggalkan Pancasila.
Saya yakin sistem politik yang ada saat ini tidak sesuai dengan
sila keempat Pancasila. Sistem ekonomi yang menimbulkan
kesenjangan ini karena pemerintah tidak mengamalkan konstitusi
dan sila kelima," sebutnya.
Karena itu, Din berpandangan saat ini pemerintah saja sudah
mengabaikan Pancasila. Menurutnya, yang terlebih dahulu harus
ditindak tegas bahkan dibubarkan adalah berbagai hal yang
bertentangan dengan Pancasila itu sendiri.
"Kalau mau dibubarkan, bubarkan sistem kapitalistik yang
bertentangan dengan pasal. Bubarkan demokrasi liberal
bertentangan dengan sila. Jadi betapa banyak yg menyelewengkan
Pancasila ini. Jangan kemudian pakai Pancasila, melihat
seolah-oleh hanya kelompok tertentu yang anti Pancasila,"
ujarnya.
(hld/idh)
(sumber : Detik.com )
(Sumber : https://writenes.blogspot.com/2017/07/din-minta-pemerintah-utamakan-dialog.html )
Note* Halaman ini berisi cliping artikel silahkan buka link sumber untuk informasi lebih lengkap
Komentar
Posting Komentar