Foto: Jokowi di acara Apeksi (Dok istimewa)
Malang - Presiden Joko Widodo meminta kepala daerah, berani
dalam mengambil sebuah keputusan selama pengambilan kebijakan.
Jokowi berpesan, asalkan kebijakan yang dibuat benar untuk
rakyat tak usah takut jeratan hukum.
"Harus berani mengambil keputusan, dan harus jelas memilah
dengan merubah sistem yang harus dilakukan, jangan sampai ada
pejabat melompat pagar dari sistem itu sendiri," terang Jokowi
kepada wartawan usai menutup Rakernas APEKSI di Hotel Savana
Jalan Letjen Sutoyo, Kota Malang, Kamis (20/7/2017).
Menurut Jokowi, yang terjadi selama ini, Pemda ataupun kepala
daerah bimbang dalam memilah atau mengambil sebuah kebijakan.
"Karena saya bisa lihat Pemda bimbang dalam memilah ini dalam
memutuskan karena pemilahan ini harus jelas," ujar Jokowi.
Presiden juga menegaskan pentingnya dalam memilah anggaran,
apakah itu memang benar untuk kebijakan atau memang disengaja
mencuri uang rakyat.
"Kepala daerah harus berani mengambil keputusan dan aparat
hukum harus memahami itu adalah kebijakan karena apapun namanya
walikota gubernur punya wewenang memutuskan sesuatu," ucapnya.
"Penegak hukum harus bisa memilah mana yang kebijakan mana yang
nyolong duit rakyat," tuturnya.
Sebelumnya, Rakernas APEKSI salah satunya membahas kebijakan
kepala daerah tidak menjadi target penegakan hukum. Kebijakan
dijalankan dengan memanfaatkan anggaran murni untuk mendorong
kemajuan daerah itu sendiri. (rvk/fdn)
(sumber : Detik.com )
(Sumber : https://writenes.blogspot.com/2017/07/jokowi-penegak-hukum-harus-bisa-bedakan.html )
Note* Halaman ini berisi cliping artikel silahkan buka link sumber untuk informasi lebih lengkap
Komentar
Posting Komentar